KOMUNALIS.COM, MUDA - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat (6/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan kampus yang dinilai tidak transparan dan merugikan mahasiswa.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:

1. Membuka transparansi pengalokasian dana UKT

2. Membuka transparansi pengklasifikasian golongan UKT

3. Memperpanjang jam aktivitas kegiatan mahasiswa di kampus

4. Merevitalisasi sarana dan prasarana kampus

5. Meninjau ulang kewajiban pemindahan faskes ke UIN Jakarta

6. Mengkaji ulang kebijakan pemindahan lahan parkir dan menambah unit mobil listrik

7. ⁠Menolak komersialisasi kampus

Aksi ini juga diwarnai dengan audiensi mahasiswa bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Ali Munhanif. Dalam pertemuan tersebut, Ali menyatakan bahwa pihak kampus:

1. Berjanji akan memperpanjang jam malam untuk aktivitas mahasiswa di kampus, sebagai respon terhadap tuntutan ketiga.

2. Tidak bisa mengkaji ulang kebijakan yang telah diputuskan, termasuk pemindahan lahan parkir, karena telah ditetapkan dalam level pimpinan universitas.

3. Tidak bisa memberikan jawaban terkait kebijakan UKT, karena hal tersebut berada di bawah kewenangan Wakil Rektor II Bidang Akademik.

4. Berjanji akan menambah unit mobil listrik (Bilis), meskipun memerlukan proses yang cukup panjang. Ia menambahkan, bila penambahan unit Bilis sudah terealisasi, seluruh pejabat kampus hingga dosen tidak akan lagi diperbolehkan parkir di dalam kampus.

Namun, mahasiswa merasa jawaban tersebut belum cukup memuaskan. Zidan, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa persoalan krusial belum terjawab oleh pihak kampus.

“Hanya tuntutan di bidang kemahasiswaan yang ditanggapi. Persoalan krusial seperti UKT, pengklasifikasian golongan, dan transparansi dana belum dijawab,” ujarnya.

Atas dasar itu, mahasiswa sepakat untuk kembali melakukan aksi lanjutan pada esok hari, dengan harapan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat hadir dan memberikan penjelasan yang transparan. (Noer/Red)