KOMUNALIS.COM, MUDA - Korps HMI Wati (KOHATI) Cabang Pandeglang mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindakan kekerasan dan pencatutan identitas pribadi yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap mantan kekasihnya, Rabu, 26 Maret 2025.  

KOHATI mengungkapkan bahwa peristiwa tidak terpuji seperti ini semakin menambah catatan buruk bagi pejabat publik di Pandeglang

“Peristiwa ini semakin menambah catatan hitam terkait pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum DPRD di Kabupaten Pandeglang. KOHATI menyesalkan tindakan tidak terpuji tersebut, mengingat seorang wakil rakyat seharusnya menjadi pengayom masyarakat serta memberikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak,” ujarnya kepada redaksi.  

keberanian korban dalam mengungkapkan kasus turut di apresiasi oleh KOHATI

“Keberanian korban dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi. Kami juga berharap tidak ada ancaman yang akan menimpa korban di kemudian hari, mengingat pelaku merupakan bagian dari pejabat publik,” sambungnya.

Selain mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan yang dialaminya, korban juga mengalami kerugian materi akibat penyalahgunaan identitasnya oleh pelaku untuk kepentingan pinjaman online.

Tindakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan, tak terkecuali KOHATI.

“Tindakan ini jelas melanggar aturan yang berlaku, termasuk Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyatakan:  Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi,” sambungnya.

“Kami berharap kasus ini dapat segera ditindaklanjuti secara adil dan transparan, serta menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali,” tutupnya.