KOMUNALIS.COM, MUDA - Selasa, 17 Febuari 2025 sebuah aksi digelar oleh HMI se-cabang Ciputat untuk menanggapi tagar Indonesia gelap sebagai reaksi dari rentetan panjang perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kader LPP dan Komisariat HMI se-cabang Ciputat ini dilakukan di depan halte UIN Jakarta dengan menarik poin mengenai situasi pendidikan Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo selama kurun waktu 4 bulan terakhir, dimana isu yang disorot adalah mengenai revisi UU Minerba (konsensi kampus kelola tambang) dan efisiensi anggaran lembaga pendidikan. 

Turut hadir dalam aksi ini Direktur Eksekutif LKBHMICabang Ciputat, Pengurus HMI Cabang Ciputat, Ketua Umum Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora (Kofah), Ketua Komisariat Tarbiyah (Komtar), dan Ketua Umum Komisariat Syariah dan Hukum (Komfaksy) yang menjadi pantikan untuk membakar api semangat perjuangan. 

Muzakki selaku Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Ciputat Mengatakan bahwa pemerintahan hari ini tidak hanya berkoalisi dengan partai politik, namun juga berkoalisi dengan DPR yang seharusnya menjadi pengontrol dari kekuasaan itu sendiri. Hal tersebut tergambarkan dari beberapa undang-undang “Pesanan Pemerintah” yang di revisi oleh DPR secara kilat dan serampangan tanpa melibatkan partisipasi publik dan tiada diskusi yang mendalam.

Selain itu Arya Ketua umum HMI Komtar, mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak memenuhi kepentingan rakyat. Pendidikan yang sejatinya merupakan salah satu pilar sentral dalam sebuah negara, nampaknya gagal dipahami oleh pemerintah hari ini. “Presiden Prabowo gagal mengakomodir kepentingan rakyat mengenai pendidikan, karena pendidikan adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara karena merupakan amanah dari UUD,” Tegas Arya dalam orasinya. 

Rijalulihsan yang merupakan bagian dari bidang PTKP HMI Cabang Ciputat juga memperkuat pernyataan bahwa aspek pendidikan tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah harus memahami pentingnya kualitas pendidikan dengan tidakmemangkas anggaran lembaga pendidikan dan tidak membenturkan fungsi perguruan tinggi antara mencetak SDM unggul yang bermanfaat dan mengelola tambang.“Kami dengan tegas menolak isu bahwa kampus dapat mengelola tambang karena mencederai nilai tridarma perguruan tinggi, danpemerintah dilarang untuk memangkas lembaga pendidikan karena akan berdampak pada kualitas pendidikan,” ujar Rijalulihsan dalam wawancara.

Hal ini juga diafirmasi oleh Muhammad Rosid Ketum HMI Komfaksy, dan Zidan Maulana Ketum HMI Kofah dalam sesi wawancara, bahwa kebijakan mengenai pendidikan harus dirajut dengan serius dan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat, juga karena hal ini guna mencapai cita-cita Presiden Prabowo dalam menuju Indonesia Emas 2025. 

Sebagai penutup, menjadi catatan penting untuk pemerintah bahwa kebijakan yang diramu harus memperhatikan dampak bagi khalayak publik, dan bukan hanya untuk keegoisan elit negara semata. (Raka Aprillia Eka Putra/Red)