Rencana Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menarik perhatian publik dan memunculkan sejumlah pertanyaan penting.  

Pertama, kesiapan infrastruktur nasional jadi sorotan: apakah Indonesia mampu menyediakan fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar bagi pengungsi sebanyak itu? Soal pendanaan juga krusial—apakah anggarannya sudah tersedia atau akan bergantung pada bantuan luar?  

Koordinasi dengan pihak internasional, seperti otoritas Palestina dan lembaga kemanusiaan, juga sangat diperlukan untuk menjamin evakuasi yang aman dan efektif. Status para pengungsi perlu diperjelas: akan tinggal sementara atau menetap? Jika sementara, bagaimana mekanisme pemulangannya nanti?

Dari sisi geopolitik, langkah ini bisa menimbulkan respons dari Israel dan memengaruhi posisi Indonesia di dunia internasional. Keamanan dan kapasitas negara dalam menampung pengungsi juga harus diperhitungkan matang-matang. Kebijakan sebesar ini memerlukan perencanaan detail, transparansi, dan kesiapan penuh, bukan sekadar niat baik.

Meski niat kemanusiaannya patut dihargai, rencana ini harus dilihat dalam konteks kondisi dalam negeri. Masih banyak rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan layanan dasar.  

Publik pun mempertanyakan prioritas pemerintah: bagaimana menyeimbangkan kepentingan luar negeri dengan kebutuhan rakyat sendiri? Jika dana besar dikeluarkan untuk pengungsi asing, apakah ada komitmen yang sama untuk rakyat Indonesia?  

Tanpa penjelasan terbuka soal pembiayaan dan manfaat jangka panjang, rencana ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan pokok yang mahal, masyarakat wajar berharap pemerintah lebih dulu fokus pada kesejahteraan rakyatnya. Kepedulian global penting, tapi tak boleh mengesampingkan kondisi di dalam negeri.

Penulis:

Moh Gufron

(Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)