KOMUNALIS.COM, POLITIK - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan internasional setelah namanya masuk dalam daftar finalis \Person of the Year 2024\ yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Penominasian ini didasarkan pada dugaan praktik korupsi selama masa kepemimpinannya.

OCCRP, dalam laporannya, mengkritisi keras pemerintahan Jokowi terkait dugaan pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi investigasi global ini menyoroti beberapa kebijakan strategis yang dinilai tidak transparan dan cenderung menguntungkan kelompok oligarki.

Beberapa kebijakan kontroversial yang disoroti termasuk perubahan undang-undang yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta berbagai proyek infrastruktur besar yang dinilai kurang transparan dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya.

Menanggapi nominasi tersebut, Jokowi memberikan bantahan keras. Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (31/12/2024), ia menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya framing jahat yang tidak berdasar.

"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?" tegas Jokowi, diberitakan Sindo.

Meski mendapat bantahan keras, nominasi ini menambah daftar panjang kritik terhadap pemerintahan Jokowi, khususnya terkait isu transparansi dan pemberantasan korupsi. Sejumlah pengamat menilai, masuknya nama Jokowi dalam daftar ini mencerminkan keprihatinan internasional terhadap arah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam daftar yang sama, nama Jokowi bersanding dengan tokoh-tokoh kontroversial lainnya seperti Presiden Kenya William Ruto dan Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Pemenang utama \Person of the Year 2024\ akhirnya jatuh kepada Bashar al-Assad dari Suriah, yang dikenal dengan pemerintahan otoriternya.

OCCRP sendiri merupakan organisasi yang dikenal ketat dalam melakukan investigasi kejahatan terorganisir dan korupsi di berbagai negara. Penilaian mereka didasarkan pada data dari jurnalis investigasi, pembaca, serta jaringan global yang mereka miliki.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait masuknya nama Jokowi dalam daftar tersebut. Namun, berbagai kelompok pendukung Jokowi telah menyatakan pembelaan dan menilai nominasi ini sebagai upaya mencemarkan nama baik mantan Presiden. (Noer/Red)